JawaPos. com – Kepala MPR RI Bambang Soesatyo membongkar kesibukan bisnis dan aktivitas keseharian Fahri Hamzah yang setelah 20 tahun berkarir di Senayan serta kini memilih pensiun. Mantan ketua DPR kini sibuk mengurusi parpol barunya, yakni partai Gelora.

Diketahui, Fahri pertama kali masuk sebagai anggota MPR MENODAI pada tahun 1998 atas suruhan Presiden BJ Habibie, berbagai jabatan publik pernah diemban Fahri Hamzah selama dua dekade berada pada parlemen. Antara lain anggota Premi III DPR RI, Wakil Pemimpin Komisi III DPR RI, hingga puncaknya menjadi Wakil Ketua DPR RI.

“Siapa tak mengenal Fahri Hamzah. politisi kawakan yang penuh ‘kontroversi’ dengan adicita ‘out of the box’ ini adalah salah satu Singa Kongres. Aumannya menggetarkan banyak pihak, ” ujar Bamsoet usai ngobrol dengan Fahri Hamzah, di studio Podcast NGOMPOL di Jakarta, Rabu (14/10/20). Wawancara lengkapnya dapat disaksikan di Kanal YouTube Bamsoet Channel.

Menurut, Bamsoet, di mana ada keriuhan politik, disitu ada Fahri Hamzah. Kini, setelah tak lagi mengemban jabatan publik, dia mengaku lebih santai, lebih mudah, dan bisa menjadi lebih barang apa adanya.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, patuh Fahri Hamzah, saat ini ada tiga penyakit umum yang masih menghinggapi perpolitikan Indonesia. Pertama, kurang pandai berencana, sehingga tiba era miring. Kedua, dalam pelaksanaan kepada apapun, terkadang lebih sibuk mau dianggap sukses, sehingga tak peduli proses. Ketiga, citra bisa menundukkan kinerja.

“Ketiga aib tersebut, menurut Fahri Hamzah, berisi dari feodalisme. Karena itulah, keturunan Indonesia masih memerlukan sosok Fahri Hamzah untuk mengaum. Untuk menganjurkan berbagai pemikiran yang ‘liar’, dengan tak hanya enak di dengar, melainkan pemikiran tajam yang berguna bagi kebaikan bangsa dan negara. Termasuk untuk mengikis feodalisme sejak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ” ungkap Bamsoet.

Bamsoet juga menambahkan, dalam managemen pemerintahan, Fahri Hamzah menekankan ada tiga problem utama yang menetapkan diperbaiki. Pertama, masalah dapur (internal). Kedua, operator. Dan ketiga, penasehat. Ketiga masalah tersebut semakin tampak dalam cara pemerintah menangani pandemi Covid-19.

“Fahri Hamzah menilai, secara kolektif kabinet menetapkan melakukan switch mindset menjadi kabinet krisis, kabinet perang. Artinya, harus ada kekompakan dan totalitas daripada setiap anggota kabinet dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Tak ada yang berjalan sendiri-sendiri, ” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, Fahri Hamzah juga mendorong pemerintah membakar rakyat untuk menghidupkan desa. Mengingat perdagangan antar negara semakin menetes. Indonesia harus mengintensifkan perdagangan mengiringi pulau, semua barang yang dulu di impor, kini harus bisa diproduksi sendiri. Basis industri UMKM dikembangkan dan koperasi dihidupkan. Sehingga, kelak pertumbuhan ekonomi bergeser sejak berbasis kota menjadi berbasis desa.

“Fahri Hamzah menghargai saat ini merupakan momentum dengan tepat bagi bangsa Indonesia buat hidup mandiri, sesuai konsep Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Saatnya kita berlari cepat, mumpung seluruh negara dunia sedangkan melambat, ” tutur Bamsoet.

Bamsoet yang juga ialah, Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, dirinya pernah melihat Fahri Hamzah ngobrol sangat asyik secara Presiden Joko Widodo di kegiatan penganugerahan Bintang Mahaputera. Saat tersebut, gesture Presiden Joko Widodo tampak sangat mengapresiasi Fahri Hamzah.

Walaupun kritik pedas seringkali terlontar dari ucapan Fahri Hamzah, kata Bamsoet, bukan berarti ikatan personalnya dengan Presiden Joko Widodo tak baik. Justru sebagaimana diakui Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, dirinya merindukan sosok kritis seperti Fahri Hamzah.

“Fahri bisa menjadi teladan bahwa dalam berpolitik, tak boleh sampai terbawa ke masalah pribadi. Tidak boleh membawanya ke personal, sebab kita tidak sedang bercinta, akan tetapi mengurus negara. Jadi, tidak dapat baperan (bawa perasaan). Karena pertimbangan maupun apresiasi semata bukan mengenai sosok pribadi seseorang, melainkan menetapkan kebaikan bangsa dan negara, ” pungkas Bamsoet.