JawaPos. com – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menindaklanjuti konten-konten negatif termasuk sebaran hoaks terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

”Jika ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti serta 13 konten sudah di-take down. Artinya hari ini bisa meningkat lagi konten negatif dan narasi hoaks itu. Kita tidak inginkan ini. Momentum pilkada harus sanggup menutup akses pihak-pihak yang ingin memecah belah, ” Kata Azis Syamsuddin, Jumat (20/11).

Dewasa ini, sambung Azis Syamsuddin, beredarnya berita bohong, palsu, hasutan atau hoaks, yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap jadi informasi atau berita yang betul akibat masifnya berita hoaks.

Ketidakpastian informasi yang dengan sembarangan disebarkan dapat menyebabkan kekacauan di ruang publik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kesibukan untuk dapat meningkatkan kesadaran kelompok Indonesia dalam mempercayai informasi yang mereka peroleh.

”Terutama informasi yang diperoleh melalui ponsel pintar dan internet. Ini menuntut kesadaran masyarakat dalam memilah biar tidak menyebarkan keresahan dimasyarakat. Kominfo juga punya tugas berat itu hal ini, ” katanya.

Belajar dari misinformasi & disinformasi, lanjut Azis Syamsuddin, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah selayaknya mampu memberikan edukasi. Dari apa maknanya arti misinformasi dan disinformasi.

”Banyak publik yang tidak tahu, apa itu satir, false connection (koneksi salah). Datang terapan clickbait, konten yang meminta page view (Laman dilihat) untuk mengeruk keuntungan finansial, ” rata politikus Partai Golkar itu.

Belum lagi persoalan misleading content atau konten menyesatkan. Publik berniat diarahkan membingkai suatu isu ataupun individu tertentu yang seakan-akan menentang kebenaran.

Misleading content dapat diciptakan dengan sengaja. Informasi ditampilkan secara menghilangkan konteksnya untuk mengarahkan pandangan pembaca.

”Jika tersebut tidak dijelaskan, tidak diedukasi, kian hari dunia maya kita hanya disesaki kebohongan. DPR tentu berniat Kemenkominfo mampu menerjemahkan ini dengan caranya, agar penyesatan tidak terus terjadi, ” paparnya.

Azis Syamsuddin meyakini masyarakat sering terkecoh karena tidak memiliki pengetahuan dan sumber yang cukup, buat membedakan informasi atau berita dengan diperolehnya benar atau salah. (*)

Saksikan video menarik berikut ini: