Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

JawaPos. com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perangai melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR MENODAI pada 16 Januari 2020 mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Menurut Jaksa Agung zaman itu, Komnas HAM seharusnya tak menindaklanjuti dan tidak ada dalih untuk membentuk Pengadilan ad hoc.

Penggugat ialah Maria Katarina Sumarsih, ibu almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan dan Ho Kim Ngo, ibu almarhum Yap Yun Hap. Kedua putra itu tewas dalam tragedi kerusuhan dalam Semanggi, pada 12 Mei 1998.

“Mewajibkan Tergugat buat membuat pernyataan terkait penanganan telaahan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai secara keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya, ” sebagaimana kutipan putusan PTUN Jakarta, Rabu, 4 November 2020.

Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan ketua anggota, Umar Dani dan Syafaat.

Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali terpaut penanganan dugaan Pelanggaran HAM mengandung Semanggi I dan Semanggi II, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena tenggat kini belum ada penyelesaiannya.

Keluarga korban penembakan tragedi Semanggi, Maria Katarina Sumarsih ngerasa bersyukur PTUN Jakarta yang menghalangi Jaksa Agung ST Burhanuddin melangsungkan perbuatan melawan hukum. putusan PTUN Jakarta diharapkan dapat mendorong Pemerintah untuk membawa tragedi Semanggi I, II dan Trisakti ke pengadilan HAM.

“Ini menjadi pintu masuk dari penguasa untuk mau menyelesaikan membawa kasus Semanggi I dan II ini ke pengadilan HAM. Ini bisa memerosokkan kemauannya penguasa untuk membawa kesusahan Semanggi I, II dan Trisakti ini ke pengadilan HAM, ” ujar Sumarsih.

Membaca juga: Kejagung Bentuk Satgas Pelanggaran HAM Berat, YLBHI: Semoga Faktual

Kendati demikian, Kejaksaan Agung memutuskan untuk meng­ajukan banding terhadap putusan PTUN terkait kasus Semanggi I dan II. Kesimpulan ini ditempuh setelah mempelajari vonis PTUN Jakarta.