JawaPos. com – Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyesalkan masih adanya kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tarikh 2020 tentang Cipta Kerja. Bivitri menegaskan, perbaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa diperbaiki sembarangan.

Menurutnya, kesalahan ketik yang berlaku di Pasal 6 dan Perkara 175 angka 6 berdampak adat. Dia menegaskan, pasal-pasal tersebut tak bisa dilaksanakan.

“Itu kesalahan fatal. Karena penomoran UU bukan hanya soal administrasi, tetapi punya makna pengumuman ke publik melalui penempatan suatu UU ke lembaran negara, ” kata Bivitri dikonfirmasi, Rabu (4/11).

Bivitri menegaskan, penomoran suatu UNDANG-UNDANG bukan hanya soal administrasi, namun punya makna pengumuman ke terbuka melalui penempatan suatu UU ke lembaran negara dan penjelasannya kendati masuk dalam tambahan lembaran negara. Oleh karena disebut sebagai pengundangan.

“Ini penting seluruhnya, sehingga dikenal teori fiksi norma, di mana bila sudah diumumkan, tidak ada orang yang bisa mengaku dirinya tidak mengetahui kalau UU itu ada, sehingga bisa menghindar dari kewajiban menerapkan UNDANG-UNDANG itu, ” cetus Bivitri.

“Jadi, terhadap kesalahan pada Pasal 6 (halaman 6) & Pasal 175 (halaman 757) itu, tidak bisa lagi dilakukan pemeriksaan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani, ” sambungnya.

Baca pula: Pemerintah Akui Kesalahan Teknis pada UU Cipta Kerja

Bivitri menyayangkan, pemerintah menganggap kesalahan tersebut hanya administrasi belaka. Menurutnya, pernyataan tersebut telah mengerdilkan makna proses legislasi.

“Proses legislasi itu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perwujudan konkret demokrasi perwakilan. Ada moralitas demokrasi yang tercederai di sini, ” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Penulis Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku sedang adanya kesalahan redaksional dari UU yang telah diteken oleh Presiden Jokowi ini. Dia pun menyebut, akan memperbaiki kesalahan tersebut.

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ” ujar Pratikno kepada wartawan, Selasa (3/11).

Pratikno mengklaim kesalahan ‎tersebut tidak berpengaruh terhadap UU Membentuk Kerja tersebut. Sehingga hal tersebut mejadi perhatian dari pemerintah.

“Namun kekeliruan tersebut bersemangat teknis administratif, sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kegiatan, ” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: