Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

JawaPos. com – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka penyalahgunaan sokongan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Selain Mensos, terdapat pejabat lagi di lingkungan Kemensos, yaitu Matheus Joko Santoso (MJS) selaku penguasa pembuat komitmen (PPK) Kemensos.

Merespon kasus itu, Carik Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Kesesuaian menyampaikan bahwa pihaknya sangat termenung atas ditangkapnya dua orang pada lingkungan Kemensos. Di mana Mensos sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada dini hari tadi.

“Seluruh jajaran Kemensos sangat terpesona atas apa yang terjadi. Tersedia penangkapan terhadap sejumlah orang, tercatat salah satunya oknum pejabat daripada Kemensos dan juga kemudian pengembangan yang kemudian penetapan tersangka buat beberapa diantara kita, ” jelas dia mencuaikan telekonferensi pers, Minggu (6/12).

Pihaknya pun berkomitmen untuk kooperatif dengan KPK dalam keberlangsungan penyelidikan kasus penyelewengan dana bansos tersebut. Pihaknya sendiri juga ngerasa terpukul dengan kabar ini.

“Kami akan bekerja cocok dan membuka akses penuh kepada berbagai informasi yang diperlukan berperan proses hukum yang sedang berlaku, hal ini sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kemensos dalam upaya untuk pemberantasan manipulasi, di samping juga kami tertumbuk, ” imbuhnya.

Jadi informasi, selain Mensos dan MJS, KPK juga menetapkan seorang bertanda Adi Wahyono (AW) sebagai simpulan. Sementara itu, sebagai pemberi uang sogok, KPK menetapkan Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) dari pihak swasta.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 serta Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Transisi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 bagian 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Bagian 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tempat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi Jo Pasal 55 ayat satu ke 1 KUHP.

Pihak pemberi disangkakan melanggar Pencetus 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.

Yang terbaru, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, Mensos bisa dihukum lebur karena kasus suap dana bansos Covid-19 ini. Ancaman tersebut menunggu apabila dia juga terbukti menentang Pasal 2 UU 31 tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita pendirian bahwa di dalam ketentuan UNDANG-UNDANG 31 tahun 99 pasal dua yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya muncul atau orang lain, melawan adat yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati, ” cakap Firli di Gedung Merah Suci KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12).