JawaPos. com – Belanja negeri pada Anggaran Pendapatan dan Honorarium Negara (APBN) 2021 diproyeksikan menyentuh Rp 2. 750 triliun. Angka ini setara 15, 6 komisi dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Target belanja negeri 2021 telah disepakati oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9). Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, anggaran belanja 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial.

“Pertama, anggaran kesehatan tubuh direncanakan sebesar Rp 169, 7 triliun atau 6, 2 komisi dari total belanja negara, ” katanya.

Kebijakan taksiran kesehatan diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan dan pemerataan daripada sisi supply, serta dukungan untuk pemasokan vaksin; (2) penguatan program promotif dan preventif, serta akselerasi penurunan stunting; (3) perbaikan mutu servis, efektivitas dan validitas data agenda jaminan kesehatan nasional (JKN); dan (4) penguatan pencegahan, deteksi, & respons penyakit, serta sistem kesehatan tubuh terintegrasi.

Sementara tersebut untuk prioritas kedua, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 550 triliun. Angka ini sesuai ketentuan perundang-undangan yakni 20 persen dari mutlak belanja negara/

“Anggaran pendidikan difokuskan untuk meningkatkan nilai SDM, kemampuan adaptasi teknologi, serta peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4. 0, ” terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengantarkan, pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan, melalui transformasi kepemimpinan kepala madrasah, transformasi pendidikan dan pelatihan pengasuh, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Selain itu, juga dilakukan penguatan kalender vokasi dan Kartu Prakerja, pengukuhan penyelenggaraan PAUD, serta peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP).

Negeri juga melakukan percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T, serta penajaman KIP Belajar dan pendanaan pendidikan tinggi.

Sedangkan untuk prioritas ketiga, yakni pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29, 6 triliun (termasuk TKDD). Anggaran TIK difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital buat penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan penyajian publik yang efisien dan lekas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan tubuh, dan pemerintahan.

Lalu untuk mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta buat mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong paritas dengan penyediaan akses internet di dalam sekitar 12. 377 lokasi layanan publik.

Adapun untuk prioritas keempat, yakni pembangunan infrastruktur pada 2021 dianggarkan sekitar Rp 413, 8 triliun. Anggaran akan digunakan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik serta konektivitas.

Kemudian buat membangun infrastruktur padat karya dengan mendukung kawasan industri dan turisme, serta sarana kesehatan masyarakat & penyediaan kebutuhan dasar untuk pengukuhan sistem kesehatan nasional. Anggaran itu juga diperuntukkan penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda.

“Prioritas kelima ketahanan pangan dianggarkan sekitar Rp 104, 2 triliun, ” tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, prioritas keenam, yakni perlindungan sosial pada tahun depan dianggarkan Rp 421, 7 triliun, sedangkan prioritas ketujuh, pendirian pariwisata dianggarkan sekitar Rp 15, 7 triliun. Sri Mulyani memasukkan, pemerintah tetap akan melanjutkan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jadi prioritas kedelapan.

Fokusnya yaitu berupa dukungan penanganan kesehatan tubuh, perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga & Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, & insentif usaha. “(Delapan) Prioritas taksiran tersebut tercakup dalam komponen bayaran pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa, ” terang Sri Mulyani.

Berikut Postur APBN Tahun 2021:

1. Pendapatan Negara Rp 1. 743, 6 triliun
a. Perolehan Dalam Negeri Rp 1. 742, 7 triliun
b. Pengakuan Hibah Rp 0, 9 triliun

2. Belanja Negeri Rp 2. 750 triliun
a. Belanja Pemerintah Pusat Rp 1. 954, 5 triliun
b. Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) Rp 795, 5 triliun

3. Keseimbangan Primer (negatif) Rp 633, 1 triliun
4. Kekurangan Anggaran Rp 1. 006, 4 triliun
5. Pembiayaan Taksiran Rp 1. 006, 4 triliun