JawaPos. com – Pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq Shihab tidak hanya berujung pada pencopotan Kapolda. Polri memastikan bakal menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian pemeriksaan.

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, penyidik sudah mengirim surat klarifikasi kepada sejumlah pihak. Mulai bhabinkamtibmas, RT, RW, lurah, sampai camat. Wali kota Jakarta Pusat turut disurati.

Demikian juga kantor urusan pegangan (KUA) dan satgas Covid-19 setempat. ”Juga diklarifikasi ke Satgas Covid-19 dan gubernur DKI Jakarta, ” ujar Argo.

Polri juga akan meminta klarifikasi pada Rizieq. Argo mengatakan, klarifikasi tersebut merupakan langkah untuk membuktikan dugaan tindak pidana pasal 93 Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam pasal itu disebutkan, siapa kendati yang tidak mematuhi atau menahan penyelenggaraan karantina bisa diancam hukuman satu tahun dan denda Rp 100 juta. ”Itu saja dengan bisa saya sampaikan, ” kata mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.

Sementara tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menyuarakan, Pemprov DKI sudah memberikan hukuman terhadap kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab. ’’Ketika kami mendengar kabar tersedia sebuah kegiatan, secara proaktif (kami) mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi, kalau kemarin, wali tanah air Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang kudu ditaati dalam kegiatan-kegiatan, ’’ terangnya.

Menurut Anies, pemprov sudah sangat proaktif dalam mengingatkan warga untuk mencegah potensi pengumpulan massa di tengah pandemi Covid-19. ’’Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif masa terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedangkan berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati aturan kesehatan, ’’ ujar Anies sesudah rapat paripurna Perda APBDP DKI 2020 di gedung DPRD DKI kemarin (16/11).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)

Bukan hanya itu, lanjut Anies, Pemprov DKI sesegera mungkin melakukan penindakan berasaskan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Makin, sanksi denda diberikan kurang sebab 24 jam kegiatan pelanggaran berlangsung.

Secara terpisah, anggota Tim Bantuan Hukum Front Advokat Islam (FPI) Aziz Yanuar membuktikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat merupakan bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. ”Serta bentuk ketidakadilan dengan sangat mencolok, ” imbuhnya.

Baca juga:

Menurut dia, pengingkaran protokol kesehatan tidak hanya terjadi dalam acara-acara yang melibatkan imam besar FPI itu. Dia lantas membeber beberapa agenda yang dinilainya terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Berangkat rapat koordinasi tingkat menteri yang dilaksanakan di Bali pada Juni lalu, Elite Race Marathon pada Magelang, pendaftaran bakal calon pemangku kota Solo, hingga persebaran Covid-19 di tahanan Bareskrim Polri.

Terkait dengan rencana pemanggilan Rizieq oleh Polri, Aziz menyungguhkan belum menerima arahan yang kudu dilakukan Tim Bantuan Hukum FPI. ”Kami masih menunggu arahan sejak beliau (Rizieq), ” ujarnya.

Saksikan video mengakui dibawah ini: